Kebijakan Hukum Pidana Adat Pasca Penerapan KUHP Nasional - Khalida, Azhariah; Hidayat, Taufik; Amrizal, Amrizal; Irham, Muhammad (Proceedings Series on Social Sciences & Humanities, 2025)
Hukum pidana adat telah dilegitimasi oleh KUHP Nasional. Perlu diketahui bahwa positivisasi hukum pidana memerlukan kebijakan hukum pidana, dalam hal ini adalah kebijakan hukum pidana adat. Melalui kebijakan hukum pidana adat akan memberikan pedoman perumusan hukum pidana adat itu sendiri. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana konsep perumusan kebijakan hukum pidana adat? dengan batasan pertanyaan penelitian: bagaimana kebijakan dalam perumusan tindak pidana adat dan sanksi hukum pidana adat? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan hasilnya yaitu: pertama bahwa ketentuan perumusan tindak pidana adat sesuai dengan masyarakat adat masing-masing daerah di Indonesia akan tetapi tetap mengacu pada KUHP Nasional yaitu sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa. Kedua, ketentuan mengenai sanksi hukum pidana adat terbagi menjadi dua bentuk sanksi yaitu sanksi adat dengan ketentuan maksimal denda kategori II dan sanksi tindakan menyesuaikan pada masyarakat hukum adat masing-masing daerah dan pemerintah dapat bersinergi dengan lembaga dan para pemangku adat dalam perbaikan narapidana.