Proceedings Series on Social Sciences & Humanities
The Proceedings Series on Social Sciences & Humanities aims to publish proceedings from conferences on the scope social sciences and humanities. Read full Aims & Scope Indexed: Google Scholar, Crossref, Garuda, Dimensions, Copernicus ISSN: 2808-103X
Paradoks Keadilan dalam Uang Pisah sebagai Refleksi Atas Tanggung Jawab Perusahaan dan Nilai-Nilai Hubungan Industrial Pancasila
Sistem hukum ketenagakerjaan Indonesia yang berakar pada tradisi civil law menempatkan kepastian hukum sebagai asas utama dalam hubungan industrial. Dalam konteks pemutusan hubungan kerja (PHK), kepastian hukum diwujudkan melalui pengaturan normatif mengenai hak-hak pekerja seperti uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Namun, uang pisah sebagai bentuk kompensasi bagi pekerja yang mengundurkan diri, melakukan pelanggaran bersifat mendesak, atau terkena PHK karena alasan tertentu masih diatur secara terbatas dalam kaidah hukum otonom (perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama) dan tidak memiliki formulasi besaran yang pasti. Kondisi ini melahirkan paradoks keadilan, di satu sisi hukum menjamin kepastian melalui regulasi tertulis, namun di sisi lain, menyerahkan penentuan uang pisah kepada kebijakan otonom perusahaan dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi pekerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pengaturan uang pisah dalam ranah hukum publik sebagai instrumen tanggung jawab sosial perusahaan dan perwujudan nilai-nilai Hubungan Industrial Pancasila. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan prinsip keadilan sosial. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengaturan uang pisah secara proporsional dan terukur dalam kerangka hukum publik akan memperkuat perlindungan hukum pekerja sekaligus mendorong tanggung jawab moral dan sosial perusahaan. Dengan mendasarkan pada asas kepatutan, kelayakan, dan keadilan sosial, perlu dilakukan reformulasi terhadap pengaturan uang pisah sebagaimana dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Reformulasi ini diharapkan mampu mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan sebagai refleksi nyata dari nilai-nilai Hubungan Industrial Pancasila.
Copyright (c) 2025 Proceedings Series on Social Sciences & Humanities https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Konflik Kebebasan Berkontrak dan Hak Pekerja Atas Kebebasan Bekerja dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia
Konflik antara kebebasan berkontrak dan hak pekerja merupakan isu utama dalam hukum ketenenagakerjaan di Indonesia. Kebebasan berkontrak memungkinkan para pihak dalam perjanjian kerja menyusun syarat kontrak secara mandiri. Perkembangan hukum ketenagakerjaan di Indonesia memiliki peran strategis dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional. Regulasi di bidang ketenagakerjaan tidak hanya menjadi instrumen hukum untuk melindungi hak-hak pekerja, tetapi juga sebagai sarana kebijakan publik guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Di era modern yang ditandai dengan transformasi digital dan munculnya konsep Society 5.0, hukum ketenagakerjaan dituntut untuk adaptif terhadap perubahan dunia kerja, teknologi, serta pola hubungan industrial. Penelitian ini menganalisis peran regulasi tenaga kerja dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, transformasi hukum ketenagakerjaan di era Society 5.0, serta pengaruh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap hak-hak pekerja dan dunia usaha. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan, doktrin, dan teori hukum ketenagakerjaan yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pembangunan hukum ketenagakerjaan yang inklusif dan berkeadilan merupakan prasyarat tercapainya visi Indonesia dalam mewujudkan kerja layak dan ekonomi berkelanjutan.
Implementasi Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Generasi Z di Ekosistem Digital
Transformasi digital telah mengubah lanskap ketenagakerjaan Indonesia, khususnya bagi Generasi Z (lahir 1997-2012) yang mendominasi sektor ekonomi digital dan industri kreatif, namun menghadapi persoalan mendasar berupa ketiadaan perlindungan hukum memadai dan ketidakjelasan status kepegawaian. Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed method yang menggabungkan penelitian hukum normatif dengan penelitian hukum empiris melalui survei terhadap 20 responden pekerja digital berusia 21-26 tahun untuk menganalisis implementasi perlindungan hukum berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 jo. UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun 85% responden telah terdaftar BPJS dan sebagian menilai perlindungan hukum cukup efektif, terdapat kesenjangan signifikan antara pekerja tetap yang mendapat perlindungan lengkap dengan pekerja freelance atau mitra platform yang rentan eksploitasi akibat rendahnya literasi hukum (mayoritas hanya memahami sebagian kecil UU Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja), minimnya sosialisasi regulasi, ketiadaan kontrak tertulis jelas, ketidakpastian upah, dan ambiguitas status kepegawaian yang memungkinkan platform menghindari kewajiban perlindungan tenaga kerja. Konsensus kuat dari Generasi Z menunjukkan perlunya regulasi khusus untuk pekerja platform digital, peran aktif pemerintah, dan perlindungan komprehensif yang mencakup kejelasan status hubungan kerja, jaminan sosial, standar upah layak, dan perlindungan data pribadi. Penelitian ini merekomendasikan reformasi kebijakan menyeluruh meliputi sosialisasi hukum masif berbasis digital, klarifikasi status kepegawaian dengan kategori "pekerja platform" yang mendapat perlindungan dasar namun tetap fleksibel, transparansi algoritma platform, perluasan akses jaminan sosial adaptif, sistem penyelesaian sengketa cepat dan murah, penguatan kapasitas penegak hukum, serta dialog multi-stakeholder berkelanjutan untuk memastikan ekosistem kerja digital Indonesia tumbuh inovatif tanpa mengorbankan kesejahteraan dan hak-hak fundamental pekerja muda. Generation Z (born 1997–2012), who dominate the digital economy and creative industries but face fundamental issues such as inadequate legal protection and unclear employment status. This study employs a mixed-method approach combining normative and empirical legal research through a survey of 20 digital workers aged 21–26 to analyze the implementation of legal protection based on Law No. 13 of 2003 in conjunction with Law No. 6 of 2023 on Job Creation. The findings reveal that although 85% of respondents are registered with BPJS (Social Security), and some perceive legal protection as fairly effective, a significant gap remains between permanent employees who receive comprehensive protection and freelancers or platform partners, who are vulnerable to exploitation due to low legal literacy (most understand only a small portion of the Manpower Law and the Job Creation Law), limited regulatory outreach, lack of clear written contracts, wage uncertainty, and ambiguous employment status that allows platforms to evade labor protection obligations. A strong consensus among Generation Z highlights the urgent need for specific regulations for digital platform workers, active government involvement, and comprehensive protection encompassing clear employment status, social security, fair wage standards, and personal data protection. This study recommends comprehensive policy reforms, including large-scale digital legal education, clarification of employment status through a “platform worker” category ensuring basic yet flexible protection, platform algorithm transparency, expanded access to adaptive social security, fast and affordable dispute resolution systems, capacity building for law enforcers, and continuous multi-stakeholder dialogue to ensure Indonesia’s digital work ecosystem grows innovatively without compromising the welfare and fundamental rights of young workers.
Ketegasan Tentang Cuti Panjang dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Pasal 81 Angka 25 (Cipta Kerja)
Ketentuan mengenai cuti panjang dalam Pasal 81 angka 25 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Cipta Kerja), yang menyatakan bahwa “Perusahaan tertentu” dapat memberikan istirahat panjang, dinilai menimbulkan ketidakpastian hukum dan belum sejalan dengan prinsip Teori Hukum Administrasi Buruh. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi adanya kejelasan regulasi terkait cuti panjang pasca-pengesahan UU Cipta Kerja, serta implikasinya terhadap hak pekerja dan kewajiban pengusaha. Metode yang digunakan bersifat yuridis-empiris, memadukan studi kepustakaan dengan observasi praktik di lapangan, di mana bahan hukum dianalisis secara deskriptif-analitis dan kualitatif. Hasil penelitian mengungkap bahwa istilah “Perusahaan tertentu” menyebabkan banyak perusahaan di Kawasan Industri GIIC Cikarang Pusat enggan melaksanakan cuti panjang, karena tidak adanya kriteria yang jelas mengenai perusahaan yang dimaksud. Kondisi ini merugikan pekerja karena hak atas istirahat panjang menjadi tidak pasti, sekaligus menyulitkan perusahaan dalam menjalankan kewajibannya secara tepat. Oleh karena itu, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan perlu segera merumuskan regulasi yang lebih tegas untuk mendefinisikan kategori “Perusahaan tertentu,” sehingga fungsi negara sebagai regulator dapat ditegakkan dan kepastian hukum serta hak pekerja dapat terjamin.
Harmonisasi Peraturan Bupati Karawang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perluasan Kesempatan Kerja dengan Undang-Undang Dasar 1945 Serta Pengawasan Implementasinya
Penelitian ini membahas mengenai harmonisasi antara Peraturan Bupati Karawang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perluasan Kesempatan Kerja dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dalam konteks efektivitas pelaksanaan dan pengawasan di tingkat daerah. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis kesesuaian substansi Perbup terhadap prinsip konstitusional non-diskriminasi dan keadilan sosial, serta menilai efektivitas pengawasannya oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karawang. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris dengan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon sebagai landasan analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perbup No. 8 Tahun 2016 lahir sebagai bentuk afirmasi terhadap tenaga kerja lokal, namun dalam praktiknya menimbulkan dilema hukum antara perlindungan lokal dan prinsip kesetaraan kesempatan kerja yang dijamin konstitusi. Lemahnya pengawasan dan rendahnya kesiapan sumber daya manusia menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas kebijakan ini. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi norma hukum daerah dengan prinsip konstitusional melalui reformulasi kebijakan, penguatan fungsi pengawasan, dan peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal.
Penyelesaian Hukum dan Peran Perusahaan Serta Pemerintah Terhadap Pekerja yang Melakukan Wanprestasi Perjanjian Management Trainee dan Ikatan Dinas
Management Trainee (MT) sebagai bentuk program pelatihan terstruktur bagi fresh graduate atau pekerja muda untuk mempersiapkan mereka menjadi pemimpin masa depan perusahaan, dengan pengalaman di berbagai divisi dan pelatihan bisnis seperti operasional, strategi, pemasaran, keuangan, dan SDM. Seringkali, kandidat MT berhenti sebelum program selesai, menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Untuk mencegah hal ini, dirancang Management Trainee dan Ikatan Dinas yang mengatur hak, kewajiban, dan jangka waktu kerja. Penelitian ini bertujuan menganalisis wanprestasi pekerja dalam perjanjian MT dan Ikatan Dinas, mekanisme penyelesaiannya, serta sistem yang dapat meminimalkan risiko wanprestasi melalui peran pengusaha dan pemerintah. Fokus penelitian mencakup bentuk-bentuk wanprestasi, penyelesaian litigasi dan non-litigasi, serta dampak hukumnya dalam konteks perjanjian kerja yang mengandung pelatihan dan ikatan dinas. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis normatif-empiris. Hasil penelitian menegaskan bahwa wanprestasi pekerja dalam perjanjian MT memiliki implikasi hukum yang kompleks, di mana pihak yang melakukan wanprestasi wajib mengganti kerugian sesuai peraturan perundang-undangan, baik dalam konteks hukum perdata maupun ketenagakerjaan.
Analisis Teori Hukum dalam Perspektif Das Sollen dan Das Sein: Studi Terhadap Implementasi Hukum di Indonesia
Penelitian ini mengkaji teori tujuan hukum dari perspektif para ahli hukum klasik maupun modern, serta keterkaitannya dengan sistem hukum di Indonesia. Fokus kajian mencakup konsep dan perkembangan teori tujuan hukum menurut Gustav Radbruch, Jeremy Bentham, dan Hans Kelsen, sekaligus mengevaluasi sejauh mana teori-teori tersebut tercermin dalam praktik hukum di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kepustakaan, memanfaatkan bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal nasional, dan jurnal internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teori tujuan hukum menawarkan berbagai perspektif yang berbeda namun saling melengkapi. Radbruch menekankan pentingnya keseimbangan antara nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan; Bentham menyoroti prinsip utilitarianisme untuk mencapai kebahagiaan terbesar bagi masyarakat; sedangkan Kelsen menekankan kepastian hukum melalui penerapan sistem norma yang bersifat hierarkis. Di Indonesia, tujuan hukum sebagaimana tercermin dalam Pembukaan UUD 1945 mencakup perlindungan terhadap seluruh rakyat, peningkatan kesejahteraan umum, dan tercapainya keadilan sosial. Namun demikian, implementasi hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, seperti ketidakseimbangan antara nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.
Model Hubungan Hukum Pegawai Non-Aparatur Sipil Negara pada Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) di Indonesia
Penelitian ini mengkaji model hubungan hukum antara pegawai non-Aparatur Sipil Negara (non-ASN) dengan Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) di Indonesia, dengan fokus pada bagaimana kerangka regulasi dan kebijakan kelembagaan memengaruhi kepastian kerja, perlindungan hukum, dan stabilitas masa kerja mereka. Analisis diarahkan pada regulasi utama seperti Undang-Undang Pendidikan Tinggi, Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, dan Undang-Undang Ketenagakerjaan, serta pemetaan praktik hubungan kerja di berbagai PTN-BH untuk melihat variasi implementasinya terhadap job security pegawai non-ASN. Penelitian menggunakan metode yuridis-empiris melalui pendekatan normatif dan sosiologis. Data primer dihimpun melalui wawancara mendalam dan kuesioner kepada manajemen PTN-BH, pegawai non-ASN, dan regulator, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi literatur dan analisis peraturan perundang-undangan. Tahapan penelitian meliputi identifikasi masalah, kajian teori dan regulasi, pengumpulan data, analisis, perumusan model hubungan hukum, serta penyusunan rekomendasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status kepegawaian non-ASN pada PTN-BH umumnya diatur melalui Peraturan Pemerintah khusus masing-masing PTN-BH dan diturunkan dalam peraturan rektor. Pengangkatan pegawai dilakukan melalui Keputusan Rektor atau Dekan dengan konsekuensi kepegawaian berada di bawah tanggung jawab pimpinan PTN-BH. Terdapat variasi praktik hubungan kerja antar-PTN-BH yang berdampak pada tingkat kepastian masa kerja pegawai non-ASN. Penelitian ini selaras dengan Peta Jalan Penelitian Universitas Andalas 2020–2024, terutama dalam bidang hukum dan kebijakan publik terkait otonomi perguruan tinggi serta perlindungan tenaga kerja pendidikan. Luaran penelitian mencakup artikel ilmiah terakreditasi, model hubungan kerja ideal, dan rekomendasi kebijakan penguatan perlindungan hukum serta stabilitas masa kerja pegawai non-ASN.
Peningkatan Angkatan Kerja Menganggur Akibat Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Sebagai Dampak Kebijakan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 dalam Perspektif Tujuan Hukum
Kebijakan pemerintah melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 membawa dampak signifikan terhadap stabilitas industri dalam negeri, khususnya di sektor perdagangan dan manufaktur. Salah satu implikasi yang paling mencolok adalah meningkatnya jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak oleh perusahaan, yang berujung pada bertambahnya angka pengangguran terbuka di Indonesia. Artikel ini mengkaji fenomena tersebut dalam perspektif tujuan hukum, yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif dengan menelaah regulasi terkait ketenagakerjaan serta prinsip hukum yang seharusnya melindungi hak-hak pekerja. Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan perdagangan yang tidak diimbangi dengan regulasi perlindungan ketenagakerjaan justru menciptakan ketidakpastian hukum bagi buruh, mengabaikan asas keadilan sosial, dan mengurangi kemanfaatan hukum bagi masyarakat luas. Dengan demikian, perlu adanya harmonisasi kebijakan perdagangan dan ketenagakerjaan agar tujuan hukum tercapai, sekaligus mencegah meluasnya dampak sosial-ekonomi akibat Pemutusan Hubungan Kerja sepihak.
Analisis Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 Terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Perspektif Teori Hukum Progresif
Membangun masyarakat yang makmur dan meningkatkan kesejahteraan rakyat adalah tujuan dari pengembangan sektor ketenagakerjaan. Undang-Undang yang mengatur mengenai ketenagakerjaan telah diputuskan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Undang-Undang Cipta Kerja dihidupkan kembali dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023, yang menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Dalam putusannya Nomor 168/PUU-XXI/2023, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa peraturan ketenagakerjaan Indonesia harus tetap memprioritaskan perlindungan pekerja. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian merupakan metode yuridis normative. Untuk menghindari ketidakpastian hukum dan mengurangi kemungkinan konflik dengan hak-hak tenaga kerja, regulasi ketenagakerjaan harus dipisahkan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Keputusan ini menunjukkan betapa pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan undang-undang supaya proses legislasi dapat mencerminkan transparansi dan harapan masyarakat. Menurut kajian teori hukum progresif keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 harus menegaskan keadilan dengan memperhatikan prinsip kepastian hukum, mencakup hal-hal seperti pengelolaan tenaga kerja, sistem pengupahan, restrukturisasi usaha, dan pengembangan sumber daya manusia, sambil tetap berpedoman pada peraturan yang melindungi hak-hak pekerja.
Probation dalam PKWT: Tinjauan Yuridis Hukum Ketenagakerjaan Indonesia
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) merupakan hubungan kerja yang dibatasi oleh jangka waktu tertentu. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja secara tegas melarang adanya masa percobaan (probation) dalam PKWT. Namun, praktik di lapangan menunjukkan masih banyak perusahaan yang memberlakukan probation terhadap pekerja PKWT. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perUndang-undangan dan konseptual untuk menganalisis pengaturan hukum, praktik, serta implikasi dari penerapan probation dalam PKWT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klausul probation dalam PKWT merupakan perjanjian yang batal demi hukum, dan masa kerja pekerja tetap dihitung sejak awal masa kerja. Meski demikian, praktik ini tetap berlangsung karena sanksi yang ada hanya berupa sanksi administratif yang dinilai kurang efektif, serta lemahnya pengawasan dari dinas ketenagakerjaan yang cenderung menunggu laporan pekerja. Di sisi lain, posisi tawar pekerja yang lemah membuat mereka enggan melapor karena takut kehilangan pekerjaan. Kondisi ini menciptakan kerentanan bagi pekerja PKWT. Oleh karena itu, penulis menilai perlu adanya regulasi yang lebih tegas, termasuk sanksi denda dan peningkatan peran aktif dinas ketenagakerjaan dalam mengawasi pelaksanaan perjanjian kerja. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap pekerja PKWT dapat lebih optimal dan mencegah praktik yang merugikan pekerja.
Kedudukan Hukum Penyelesaian Sengketa Ikatan Dinas dalam Hubungan Kerja: Kajian Terhadap Putusan Nomor 133/Pdt.G/2025/PN.Sby
Dalam praktiknya, penerapan perjanjian kerja dinas kerap menimbulkan beragam penafsiran ketika muncul sengketa antara pengusaha dan pekerja. Sebagian kalangan menganggapnya sebagai bagian dari perselisihan hubungan industrial, sementara pihak lain memandangnya sebagai perselisihan perdata umum yang bersumber dari perjanjian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis permasalahan perjanjian ikatan dinas serta solusi untuk mengatasi konflik yang terjadi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Bahan penelitian berasal dari hukum primer, sekunder, dan tersier. Cara pengumpulan data dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan terhadap bahan penelitian, sedangkan alat penelitian melalui studi dokumen. Analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi kekosongan hukum dalam penyelesaian sengketa perjanjian ikatan dinas sehingga menyebabkan adanya tumpang tindih kewenangan mengadili pengadilan. Hal ini terbukti dari adanya putusan pengadilan yang menolak untuk mengadili sengketa ikatan dinas melalui peradilan perdata dengan alasan bahwa kompetensi absolut penyelesaiannya berada pada Pengadilan Hubungan Industrial. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya regulasi konkret dan komprehensif agar penyelesaian sengketa ikatan dinas dapat dilaksanakan secara jelas, konsisten, serta memberikan kepastian hukum bagi para pihak.
Non-Compete Clause (Telaah Hukum Terhadap Perjanjian yang Membatasi Kebebasan Memilih Pekerjaan)
Konstitusi Negara Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan memberikan jaminan, kebebasan, dan perlindungan hukum bagi seluruh pekerja untuk memilih pekerjaan. Persoalan implementasi terjadi pada saat pengusaha melalui perjanjian atau pernyataan melarang mantan pekerja untuk bekerja di perusahaan yang menjadi kompetitornya (non-compete clause) dan melarang untuk membocorkan rahasia perusahaan (non-disclosure agreement). Badan peradilan yang mengadili sengketa tersebut melalui beberapa putusannya justru mempersalahkan pekerja ketika tidak melaksanakan isi perjanjian atau pernyataan non-compete. Alih-alih mendapatkan hak pada saat hubungan kerja berakhir, pekerja justru dihukum untuk membayar ganti rugi kepada pihak perusahaan, karena pekerja bekerja di perusahaan kompetitor. Di Amerika Serikat, Federal Trade Commission pernah mengatur ketentuan non-compete clause, namun sudah dicabut sejak 4 September 2024 karena dianggap sebagai cara yang tidak adil bagi pekerja. Penelitian ini dilakukan dengan metodologi pendekatan peraturan perundang-undangan (statutory approach).
Balancing Wage Protection and Employment Security: Legal Analysis on Minimum Wage Adjustments and Layoffs
Peningkatan upah minimum merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan mendorong kondisi kerja yang adil. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan konsekuensi ekonomi yang tidak diinginkan, terutama lonjakan kasus pemutusan hubungan kerja. Data resmi Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2024 terdapat 77.965 kasus PHK yang tercatat. Selain itu, Konfederasi Serikat Pekerja Nasional melaporkan bahwa sekitar 939.038 pekerja terkena PHK antara Agustus 2024 hingga Februari 2025, terutama di industri tekstil. Penelitian ini mengkaji dampak penyesuaian upah minimum terhadap peningkatan kasus PHK melalui analisis berbasis Teori Hukum Kesejahteraan. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini memanfaatkan data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Temuan penelitian menunjukkan adanya korelasi signifikan antara kenaikan upah dan meningkatnya angka PHK, khususnya di sektor padat karya. Dari perspektif hukum kesejahteraan, studi ini menekankan pentingnya kerangka kebijakan pengupahan yang seimbang yang mampu mengharmonisasikan hak dan perlindungan kesejahteraan pekerja dengan keberlanjutan operasional jangka panjang dari pelaku usaha.
Kebijakan dan Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan dari Kekerasan Seksual: Perspektif Keadilan Gender
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya kasus kekerasan seksual di tempat kerja yang dialami pekerja perempuan dan pentingnya perlindungan hukum efektif untuk mewujudkan keadilan gender. Penelitian ini mengkaji dua rumusan masalah utama: pertama, bagaimana kebijakan dan regulasi di Indonesia memberikan perlindungan hukum bagi pekerja perempuan dari kekerasan seksual di tempat kerja; kedua, bagaimana implementasi kebijakan tersebut untuk mencapai keadilan gender serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kebijakan dan regulasi perlindungan pekerja perempuan dari kekerasan seksual, serta mengevaluasi implementasi dan tantangan dari perspektif keadilan gender. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis literatur terhadap undang-undang terkait, seperti UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), dan konvensi internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia secara normatif telah memiliki kebijakan perlindungan hukum yang memadai, namun implementasinya masih terhambat oleh kurangnya pemahaman perusahaan, budaya patriarki, dan minimnya pendampingan hukum. Diperlukan komitmen kuat dari seluruh pihak dan sosialisasi berkelanjutan untuk mewujudkan keadilan gender di tempat kerja.
Transformasi Perjanjian Kerja Di Era Society 5.0
Society 5.0 merupakan konsep social masyarakat dengan mengintegrasikan dunia nyata dan digital untuk meningkatkan kualitas hidup inovatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pola perjanjian kerja di era Society 5.0. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transformasi pola perjanjian kerja seiring dengan perkembangan era society 5.0 memicu adanya rekonstruksi hukum perjanjian kerja mengenai bentuk perjanjian kerja. Hubungan kontraktual dalam perjanjian kerja berawal dari adanya perbedaan kepentingan kemudian dilakukan mekanisme yang memberikan suatu prestasi yang proporsional sehingga terwujudnya keadilan bagi para pihak. Era society menuntut professional ketenagakerjaan sehingga perjanjian kerja yang hadir haruslah perjanjian kerja professional yang mengedepankan asas proporsionalitas guna mewujudkan keadilan. Transformasi pola kerja akibat digitalisasi ini berdampak positif bagi perusahaan yaitu lebih efisien dari segi waktu dan kecanggihan teknologi, tenaga sumber daya manusia unggul yang akan terseleksi oleh sistem sesuai dengan kebutuhan, perusahaan akan memilih SDM berkualitas yang memiliki keahlian khusus dan terkoneksi dengan inovasi teknologi digital yang ada. Perjanjian kerja merupakan elemen yang sangat penting akan lahirnya hubungan kerja dalam hukum ketenagakerjaan.
Penguatan Mekanisme Non-Litigasi Hubungan Industrial melalui Pendekatan Handep Hapakat: Analisis Normatif
Penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Indonesia selama ini masih didominasi oleh jalur litigasi di Pengadilan Hubungan Industrial, yang sering kali memakan waktu lama, biaya tinggi, dan meninggalkan ketegangan sosial antara pekerja dan pengusaha. Dalam konteks ini, nilai-nilai kearifan lokal seperti falsafah Handep Hapakat dari masyarakat Dayak Kalimantan Tengah menjadi relevan untuk memperkuat mekanisme penyelesaian non- litigasi. Falsafah ini menekankan semangat gotong royong, musyawarah, dan mufakat sebagai dasar penyelesaian sengketa yang mengedepankan keadilan sosial dan pemulihan hubungan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk mengkaji peluang integrasi nilai-nilai Handep Hapakat dalam sistem penyelesaian hubungan industrial di Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai-nilai hukum adat Dayak memiliki kesesuaian dengan asas musyawarah dan prinsip keadilan restoratif dalam hukum ketenagakerjaan nasional. Integrasi nilai Handep Hapakat tidak hanya memperkaya hukum positif, tetapi juga memperkuat upaya pembangunan hukum ketenagakerjaan yang inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan sesuai dengan agenda kerja layak dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Konsep Sistem Jaminan Sosial bagi Pekerja Migran Indonesia
Sistem jaminan sosial bagi pekerja migran Indonesia (PMI) mencakup perlindungan sosial yang dijamin oleh undang-undang, bertujuan untuk memastikan kesejahteraan dan hak-hak PMI. Sistem ini merupakan amanat dari UUD 1945, yang mewajibkan negara untuk menjamin kesejahteraan seluruh rakyat, termasuk PMI. Jaminan sosial terdiri dari Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT), yang diatur dalam berbagai peraturan, termasuk UU No. 18 Tahun 2017 dan Permenaker No. 4 Tahun 2023. Namun, bagaimana penerapan kebijakan pemerintah terkait jaminan sosial bermanfaat bagi PMI. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yang menerapkan prosedur inventarisasi data, telaah, analisis, dan pengertian terkait instrumen perundang-undangan dan peraturan sebagai bentuk hukum positif yang memberikan perlindungan bagi masyarakatnya. Penelitian deskriptif analisis ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan serta menelaah relasi antara asas, konsep, dan lain-lain secara ilmiah dalam suatu ranah ilmu serta berfokus pada permasalahan yang terjadi, dengan cara menganalisis data serta fenomena yang relevan dan menjabarkannya secara deskriptif. Realitas penyelenggaraan sosial dihadapkan pada berbagai tantangan dalam regulasi, akses, dan kebijakan pemberi kerja yang mempengaruhi pekerja migran Indonesia (PMI). Walaupun terdapat tantangan dalam implementasinya, seperti ketidakselarasan regulasi dan akses yang terbatas, upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan manfaat jaminan sosial bagi PMI terus dilakukan, dengan harapan dapat mengurangi risiko dan memperbaiki standar hidup mereka di luar negeri.
Penafsiran Norma Tenggang Waktu Kedaluwarsa Gugatan Pemutusan Hubungan Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PUU-XXIII/2025
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PUU-XXIII/2025 menghadirkan koreksi mendasar terhadap tafsir hukum sebelumnya mengenai batas waktu gugatan pemutusan hubungan kerja yang diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Mahkamah menilai bahwa ketentuan kedaluwarsa satu tahun sejak diterimanya keputusan PHK oleh pekerja sebagaimana dimaknai dalam Putusan Nomor 94/PUU-XXI/2023 menimbulkan ketidakadilan karena tidak mempertimbangkan kondisi nyata pekerja yang harus melalui tahapan pra-litigasi yang panjang, seperti perundingan bipartit, mediasi, dan konsiliasi. Norma tersebut dianggap mengabaikan kesetaraan posisi antara pekerja dan pengusaha serta menghalangi hak pekerja untuk memperoleh perlindungan dan keadilan substantif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundangundangan dan kasus untuk menelaah rasionalitas konstitusional atas pemaknaan/penafisiran baru MK/ Hasil kajian menunjukkan bahwa MK menafsirkan ulang Pasal 82 secara bersyarat dengan menetapkan bahwa daluwarsa gugatan dihitung 1 (satu) tahun sejak tidak tercapainya kesepakatan dalam mediasi atau konsiliasi. Penafsiran ini menyeimbangkan kepastian hukum dengan keadilan sosial bagi kedua pihak, memperkuat akses pekerja terhadap pengadilan, serta menegaskan peran MK sebagai penjaga hak konstitusional kelompok rentan dalam sistem ketenagakerjaan nasional.
Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Migran Ilegal di Kawasan Perbatasan Indonesia–Timor Leste
Fenomena pekerja migran ilegal di kawasan perbatasan Indonesia–Timor Leste menunjukkan kompleksitas persoalan hukum, sosial, dan ekonomi yang belum sepenuhnya teratasi melalui kerangka perlindungan ketenagakerjaan yang ada. Penelitian ini penting dilakukan karena masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dengan implementasinya, baik di Indonesia maupun di Timor Leste, yang berdampak pada lemahnya perlindungan bagi pekerja migran non-prosedural. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundangundangan, konseptual, dan studi literatur yang dianalisis secara deskriptif dan kritis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif kedua negara telah memiliki instrumen perlindungan melalui peraturan ketenagakerjaan dan kebijakan penanganan eksploitasi, termasuk prinsip perlakuan manusiawi, larangan kerja paksa, serta perlindungan bagi korban eksploitasi. Namun, pada tataran pelaksanaan, perlindungan tersebut belum efektif karena sejumlah kendala seperti lemahnya pengawasan perbatasan, ketidakterpaduan koordinasi antar lembaga, terbatasnya sarana dan kapasitas pemerintah daerah, serta budaya migrasi informal masyarakat perbatasan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan pekerja migran ilegal memerlukan pembaruan mekanisme perlindungan lintas batas yang lebih adaptif dan berbasis komunitas, serta penguatan kerja sama bilateral yang berkelanjutan untuk memastikan perlindungan yang efektif dan komprehensif.
Efektivitas Waktu Penyelesaian Mediasi Perselisihan Hubungan Industrial Berdasarkan Teori Kepastian Hukum: Studi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang
Mediasi merupakan salah satu mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 (UU PPHI). Namun, praktik mediasi di Kabupaten Karawang menunjukkan ketidaksesuaian dengan Pasal 15 UU PPHI yang mewajibkan penyelesaian mediasi dalam jangka waktu 30 hari kerja. Ketidaksesuaian ini menimbulkan persoalan normatif karena batas waktu tersebut merupakan perwujudan asas kepastian hukum yang seharusnya menjadi dasar dalam setiap prosedur penyelesaian perselisihan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah ketentuan UU PPHI serta membandingkannya dengan mekanisme perpanjangan waktu yang diatur secara eksplisit dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 24 ayat (3) dan (4), yang tidak ditemukan dalam pengaturan mediasi hubungan industrial. Hasil analisis menunjukkan bahwa praktik mediasi di Karawang secara normatif mengabaikan kepastian hukum demi mencapai keadilan dan kemanfaatan substantif melalui Perjanjian Bersama, sehingga menimbulkan disharmonisasi antara praktik dan norma hukum. Penelitian ini menegaskan perlunya penguatan pengaturan mengenai mekanisme perpanjangan waktu atau harmonisasi regulasi agar penyelesaian perselisihan hubungan industrial tetap berada dalam kerangka hukum yang memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi para pihak.
Cagar Biosfer sebagai Model Green Industry: Multiplier Effect Green Jobs melalui Implementasi Hukum Ketenagakerjaan Indonesia
Ekonomi hijau (green economy) merupakan paradigma pembangunan yang menempatkan kesejahteraan manusia dan keadilan sosial sebagai tujuan utama tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan. Seiring berkembangnya praktik ekonomi hijau, muncul kebutuhan untuk membangun industri hijau (green industry) dan menciptakan pekerjaan hijau (green jobs) yang memiliki struktur dan sistem ketenagakerjaan yang jelas agar keberlanjutannya terjamin. Dalam konteks ini, Cagar Biosfer sebagaimana dikembangkan oleh UNESCO melalui program Man and the Biosphere menawarkan model pengelolaan sosio-ekologis yang dapat menjadi laboratorium hidup bagi pertumbuhan berkelanjutan. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji urgensi pengembangan industri hijau di Indonesia serta menelaah bagaimana sistem Cagar Biosfer dapat menjadi solusi integratif dalam penerapan prinsip dan hukum ketenagakerjaan bagi pekerja hijau. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder seperti jurnal, buku, serta dokumen daring. Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi konsep Cagar Biosfer dapat memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan pihak ketiga—seperti LSM, universitas, dan sektor swasta—untuk membentuk badan pelaksana yang memiliki dasar hukum. Melalui penerapan perjanjian kerja, pemenuhan hak pekerja (termasuk jaminan sosial dan keselamatan kerja), serta kepatuhan terhadap ketentuan ketenagakerjaan nasional, Cagar Biosfer berpotensi menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi hijau dan kesejahteraan sosial masyarakat sekitar.
Evaluasi Implementasi Pendekatan Multi-Institusi dalam Tata Kelola Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Perikanan Migran Indonesia
Pelindungan awak kapal perikanan migran Indonesia merupakan mandat penting dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Pengaturan tersebut juga menyebutkan pendekatan multi-institusi. Namun pendekatan multi- institusi belum berjalan secara optimal dikarenakan dualisme sistem perizinan dalam penempatan Awak Kapal Perikanan Migran (AKP) serta terlambatnya penerbitan peraturan turunan Undang-Undang 18 tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia untuk penempatan AKP Migran. Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi kebijakan serta optimalisasi pelaksanaan pelindungan AKP Migran dengan pendekatan multi-institusi, serta. Penelitian ini menggunakan yuridis normatife dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual serta regulasi terkait penempatan dan pelindungan awak kapal perikanan migran. Selain itu, penelitian ini dilengkapi dengan pendekatan yuridis empiris melalui studi kasus dan data instansi terkait guna mengevaluasi implementasi pendekataan multi-institusi dilapangan.
Perlindungan Upah bagi Pekerja Perempuan Guna Mewujudkan Keadilan Gender
Upah bagi pekerja perempuan masih mengalami diskriminasi dan kesenjangan antara pekerja lak-laki dan pekerja perempuan. Pekerja perempuan menerima upah lebih rendah dibanding dengan upah pekerja laki-laki. Badan Pusat Statistik menyebut per Februari 2025 upah pekerja laki-laki rata-rata 3,37 juta, sementara upah pekerja Perempuan rata-rata 2,61 juta. Data ini menunjukan masih terdapat diskriminasi upah yang dialami oleh pekerja Perempuan. Dalam Konvensi ILO Nomor 100 yang telah diratifikasi dengan Undang- undang Nomor 80 Tahun 1957 dan kemudian diatur dalam peraturan perundang-undangan ditentukan adanya kewajiban mengenai pengupahan yang sama bagi buruh laki-laki dan perempuan untuk pekerjaan yang sama nilainya. Masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah mengapa perbedaan gender berpengaruh terhadap sistem pengupahan bagi pekerja perempuan dan pekerja laki-laki dan bagaimana sistem pengupahan yang adil bagi pekerja perempuan dan pekerja laki-laki. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan metode penelitian kualitatif. Bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukan perlunya pengawasan dan penegakan hukum secara ketat dari pemerintah untuk memastikan penerapan sistem pengupahan tanpa diskriminasi dan perusahaan harus transparan dalam menerapkan sistem pengupahan.
Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh Perusahaan dalam Mewujudkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Kota Kendari
This research focuses on the legal protection provided to workers and those responsible for ensuring occupational safety and health in Kendari City. This activity was conducted based on observations and media publications.onlinethat the number of workplace accidents in Southeast Sulawesi Province continues to increase annually. The implementation method for this activity is carried out using a literature study method and a case approach. The form of legal protection provided to workers/laborers in Kendari City is through preventive efforts in the form of monitoring and evaluation activities, and holding hearings, as well as repressive efforts in the form of clarification and mediation. Meanwhile, the parties responsible, authority and/or obligations in realizing occupational safety and health in Kendari City are the local government, employers/employers, workers/laborers, trade unions/laborers, employer associations and BPJS.
Membangun Konstitusi Pekerja Studi Perbandingan Model dan Implementasinya di Indonesia
Salah satu diskursus yang terlewatkan dalam kajian hukum ketenagakerjaan adalah kajian dari aspek konstitusional. Dominasi hukum privat, membuat hukum ketenagakerjaan dipandang sebatas relasi kontraktual. Padahal kajian konstitusi akan membuat diskursus tentang pekerja berubah dari sekedar subjek hukum menjadi pemegang hak konstitusional, hal ini membuat perlindungan pekerja akan lebih kuat. Makalah ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan konseptual dan perbandingan yang bertujuan mengidentifikasi model-model pembentukan "konstitusi pekerja" (labour constitution) secara global dan mengkontekstualisasi penerapannya di Indonesia. Penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan. Pertama, terdapat tiga model pembentukan konstitusi pekerja. Yaitu model Normative-Textual, yaitu perumusan norma perlindungan pekerja dalam konstitusi, sebagaimana dilakukan oleh Brazil. Kemudian bentuk statutory model, yaitu perumusan secara terbatas dalam konstitusi, namun dirumuskan kuat dalam peraturan perundang undangan. Amerika Serikat mempraktikan dalam bentuk small constitution yaitu NLRA/Wagner Act. Bentuk yang lain adalah Interpretive Model melalui putusan peradilan konstitusi. Dalam model ini, rumusan perlindungan pekerja dalam konstitusi coba ‘dihidupkan’ melalui putusan peradilan. Putusan ini lahir untuk merespon kebaruan hubungan industrial. Model ini diterapkan oleh India, dan belakangan oleh Indonesia. Kesimpulan kedua, dalam pembangunan konstitusi pekerja, Indonesia perlu mengakomodasi pendekatan statuniory dan interpretative model. Meskipun beberapa putusan mahkamah konstitusi tampak progressif, namun agak kesulitan dalam pelaksanaan. Dengan pengaruh civil law yang kuat, pendekatan statuniory yang mengakomodasi putusan MK bisa menjadi pembangunan konstitusi pekerja yang kuat.
Problematika Perlindungan dan Tata Kelola Pekerja Migran Awak Kapal Perikanan (AKP) pada Kapalperikanan Asing
Amanat mengenai pelindungan terhadap anak buah kapal (ABK) yang meliputi pelaut awak kapal dan pelaut perikanan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Hal ini merupakan jawaban adanya upaya pemerintah memberikan perlindungan kepada para anak buah kapal yang selama ini bayak kasus dan sangat menuntut kehadiran Negara terkait legalitas kelembagaan, sistem rektuitmen serta penyiapan kompetensi demi memberikan perlindungan calon pekerja migran sektor kelautan dan perikanan. Permasalahan masih sulitnya penyelesaian dalam penanganan kasus akibat tidak jelasnya tata kelola penempatan dan perlindungan masih minim.Sedangkan pada saat yang bersamaan, praktek pengiriman para ABK ke luar negeri terus berjalan dan tidak terdata dalam sistem yang dikelola oleh Badan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), sehingga negara mengalami kesulitan untuk memberikan pelindungan terhadap ABK yang bekerja di luar negeri. Diperlukan tata kelola yang baik dan sinergitas antar instansi lembaga yang terlibat dalam penempatan pelindungan pekerja migran Indonesia.Aturan turunan mengenai penempatan dan pelindungan ABK PP Nomor 22 Tahun 2022 harapannya dapat memberikan pelindungan optimal dari carut marutnya permasalahan ABK, dengan membangun sistem pengawasan berbasis teknologi melalui integrasi database penempatan, tracking digital kapal, standardisasi kontrak kerja internasional, serta peningkatan kapasitas diplomatik dalam penanganan kasus lintas negara.
Model Penguatan Jaminan Sosial Pekerja Domestik dan Migran dalam Sistem Ketenagakerjaan Nasional
Jumlah pekerja migran Indonesia mencapai sekitar 157.865 orang pada Januari-Juli 2025, dengan mayoritas berasal dari provinsi Jawa dan tersebar di berbagai negara tujuan seperti Taiwan, Hong Kong, dan Malaysia. Posisi mereka yang rentan dan belum terakomodasi secara optimal dalam sistem jaminan sosial nasional menuntut penelitian yang mendalam untuk memperkuat perlindungan sosial. Penelitian ini penting sebagai upaya penguatan sistem ketenagakerjaan nasional yang inklusif dan berkelanjutan, khususnya bagi pekerja yang seringkali berada di sektor informal dan lintas batas. Pendekatan penelitian menggunakan metode normatif dengan kajian konseptual yang memadukan analisis peraturan perundang-undangan dan studi kasus terkait perlindungan pekerja domestik dan migran. Penelitian mengkaji relevansi dan implementasi hukum ketenagakerjaan serta jaminan sosial saat ini, serta mengidentifikasi kekurangan dan peluang perbaikan. Kebaharuan penelitian terletak pada pengembangan model jaminan sosial yang tidak hanya berlandaskan aspek hukum, tetapi juga menekankan inklusivitas sosial dan keberlanjutan pembiayaan serta operasional, berbeda dari studi sebelumnya yang cenderung terpisah-pisah fokusnya. Hasil penelitian merumuskan model penguatan jaminan sosial yang mampu mengakomodasi kebutuhan pekerja domestik dan migran secara universal, menjamin akses perlindungan hukum yang kuat, serta memastikan mekanisme keberlanjutan finansial melalui sinergi pemerintah, swasta dan lembaga sosial. Model ini diharapkan dapat menjadi landasan kebijakan nasional yang memperkokoh sistem ketenagakerjaan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan di Indonesia.
Pemenuhan Hak Maternitas pada Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Pekerja Perempuan Hamil dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan & UU KIA
Pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pekerja perempuan hamil merupakan bentuk pelanggaran hak maternitas yang mencerminkan lemahnya implementasi hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak maternitas dalam konteks PHK pekerja perempuan hamil berdasarkan perspektif Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Kesehatan Ibu dan Anak (UU KIA), serta untuk menilai kedudukan lex specialis antara kedua regulasi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, perlindungan terhadap hak maternitas telah diatur secara komprehensif melalui UU Ketenagakerjaan (UU No. 13 Tahun 2003 jo. UU No. 11 Tahun 2020 jo. UU No. 6 Tahun 2023) yang melarang PHK terhadap pekerja perempuan hamil dan menjamin hak cuti melahirkan dengan upah penuh. Sementara itu, UU KIA tidak dapat dikategorikan sebagai lex specialis karena tidak mengatur hubungan industrial secara spesifik, tidak memiliki mekanisme pengawasan, serta tidak menetapkan sanksi yang tegas. Secara empiris, implementasi perlindungan maternitas masih menghadapi kendala berupa lemahnya pengawasan, rendahnya kesadaran hukum pengusaha, dan ketimpangan relasi kekuasaan antara pekerja dan pemberi kerja. Oleh karena itu, reformasi hukum ketenagakerjaan perlu diarahkan pada penguatan aspek implementatif, harmonisasi regulasi lintas sektor, dan penegakan hukum yang responsif terhadap keadilan gender. Perlindungan hak maternitas harus ditempatkan sebagai tanggung jawab bersama antara negara, dunia usaha, dan masyarakat guna mewujudkan hukum yang berkeadilan, manusiawi, dan berkelanjutan.
Tanggung Jawab Korporasi dalam Penggunaan Tenaga Kerja Asing dalam Perpektif Kemanfaatan
This article examines corporate responsibility in the use of foreign workers (TKA) from a utility perspective, focusing on how corporate regulations and practices align with the goal of legal utility, namely to provide optimal benefits for the company, the state, and society. The use of foreign workers is a necessity in the dynamics of globalization and industrial development, but it carries legal consequences that require corporations to comply with licensing requirements, technology transfer, protection of local workers, and fulfillment of the company's social function. Using a normative juridical approach, this article examines corporate obligations as stipulated in laws and regulations and assesses the extent to which monitoring and sanction mechanisms can create beneficial effects for all parties. The analysis shows that corporate responsibility, when carried out in a compliant and proportionate manner, not only provides legal certainty but also supports the improvement of the national workforce's competence, encourages healthy investment, and maintains social stability. Therefore, fulfilling corporate responsibility in the use of foreign workers is an important instrument for realizing legal benefits that balance economic interests and community protection.
Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Kontrak pada Perusahaan Digital melalui Peraturan Perusahaan sebagai Instrumen Pengganti Perjanjian Kerja Bersama
Perkembangan industri digital dan startup di Indonesia telah melahirkan pola hubungan kerja yang semakin fleksibel, terutama melalui sistem kerja kontrak dan berbasis proyek. Kondisi ini menimbulkan tantangan baru dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja kontrak di sektor digital, seperti programmer, desainer UI/UX, analis data, dan digital marketer yang bekerja dalam hubungan kerja formal berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Peraturan Perusahaan sebagai instrumen alternatif pengganti Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja kontrak digital. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, dengan menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, serta peraturan pelaksana terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Perusahaan memiliki potensi sebagai instrumen pelindung bagi pekerja kontrak digital, khususnya dalam menjamin hak normatif, jaminan sosial, serta mekanisme penyelesaian perselisihan kerja. Namun, efektivitasnya bergantung pada partisipasi pekerja dalam proses penyusunan peraturan dan pengawasan dari instansi ketenagakerjaan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan penerapan prinsip keadilan dalam hubungan kerja agar fleksibilitas kerja di sektor digital tetap sejalan dengan perlindungan hukum yang layak bagi pekerja.
Praktek Perbudakan Manusia dalam Kasus Penempatan Pekerja Migran Indonesia dalam Perspektif Undang-Undang PMI dan HAM
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik perbudakan modern dalam penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan studi kasus PMI asal Dompu, Nusa Tenggara Barat, serta menilai efektivitas perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 dan perspektif Hak Asasi Manusia (HAM). Kasus PMI Dompu menunjukkan adanya kerentanan struktural yang dipengaruhi kemiskinan, rendahnya akses pendidikan, dan praktik perekrutan ilegal yang berujung pada eksploitasi menyerupai perbudakan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data primer diperoleh melalui wawancara dan penelusuran informasi lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, serta instrumen HAM internasional. Seluruh data dianalisis secara kualitatif melalui penalaran logis, sistematis, dan terstruktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU No. 18 Tahun 2017 telah menyediakan kerangka perlindungan yang komprehensif bagi PMI, implementasinya masih lemah pada aspek pengawasan, penegakan hukum terhadap perekrut ilegal, serta koordinasi antar lembaga baik di tingkat daerah maupun pusat. Dari perspektif HAM, praktik eksploitasi dan kerja paksa yang dialami PMI non-prosedural merupakan bentuk pelanggaran terhadap UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, serta instrumen internasional seperti Universal Declaration of Human Rights (UDHR) dan International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pencegahan perbudakan modern terhadap PMI membutuhkan penguatan regulasi, peningkatan pengawasan terhadap agen penempatan, penyuluhan hukum di daerah kantong migran, serta penguatan diplomasi dan kerja sama lintas negara. Upaya ini menjadi penting terutama untuk wilayah rentan seperti Dompu, NTB, yang secara sosial-ekonomi memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap praktik eksploitasi.
Mengagas Kepastian Hukum Perlindungan Hak-Hak Pekerja Perempuan dalam Hukum Ketenagakerjaan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan: Mengatur hak dan kewajiban pekerja, termasuk pekerja perempuan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja: Mengatur perlindungan hak-hak pekerja perempuan dalam lingkungan kerja. Berikut beberapa hak yang perlu diperhatikan: 1) Hak atas Kesetaraan dalam Kesempatan Kerja; 2) Hak atas Cuti Haid; 3) Hak atas Kesehatan dan Keamanan Kerja; 4) Hak Cuti Hamil dan Melahirkan; 5) Hak atas Keselamatan dari Pelecehan di Tempat Kerja. Meskipun secara fakta sudah begitu banyak ketentuan yang melindungi hak-hak tenaga kerja perempuan, data menunjukkan, masih banyak tenaga kerja perempuan yang mengalami kekerasan dan pelecehan di lingkungan kerja atau tidak dilaksanakannya hak-hak khusus yang diberikan dengan sepenuhnya. Hal ini bukan hanya karena pembatasan yang bersifat eksplisit dari perusahaan, tetapi juga bersifat implisit yang menyebabkan timbulnya kekhawatiran yang dialami tenaga kerja perempuan dalam menjalankan hak-haknya. Secara normatif masih belum memberikan kepastian dalam penegakan hukum terlaksananya hak-hak pekerja perempuan. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya kesadaran dan penegakan hukum serta stereotipe yang diskriminatif terhadap pekerja perempuan khususnya di sektor pengupahan. Masalah yang dibahas dalam tulisan ini adalah bagaimana kepastian hukum untuk melindungi hak-hak pekerja perempuan dalam rangka menciptakan lingkungan kerja yang adil dan setara. Dari segi regulasi perlu adanya sanksi yang tegas dan norma yang jelas terinci tentang hak-hak pekerja perempuan dan harmonisasi terhadap Peraturan Perundang-undangan lainnya yang mengatur pekerja perempuan.
Dampak Penggunaan Artificial Intelligence di Industri Padat Karya Terhadap Ekonomi Makro Negara Indonesia
Penggunaan AI dalam Revolusi Industri 4.0 meningkatkan efisiensi sebab penggunaan teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi kegiatan usaha. Namun, penggunaan artificial intelligence menimbulkan kekhawatiran dalam meningkatnya angka pengangguran di industri padat karya. Hal tersebut tentunya dapat memengaruhi ekonomi makro sebagaimana yang dimaksud dalam Okun’s Law yang menjelaskan adanya hubungan antara tingkat pengangguran dengan inflasi suatu negara sehingga mempengaruhi ekonomi makro suatu negara . Regulasi mengenai penggunaan AI dalam industri padat karya di Indonesia masih belum memiliki pengaturan yang tegas, berbeda dengan Uni Eropa dan Republik Rakyat Tiongkok yang sudah memulai langkah untuk membentuk dan melaksanakan regulasi mengenai artificial intelligence. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis regulasi penggunaan artificial intelligence dan pengaruh penggunaan artificial intelligence pada ketenagakerjaan terutama sektor industri padat karya. Bahan penelitian berasal dari sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Dalam pengumpulan data dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan terhadap bahan penelitian, sedangkan alat penelitian melalui studi dokumen. Hasil penelitian yang ditemukan adalah adanya keadaan yang timbul akibat dari penggunaan artificial intelligence yang menggantikan tenaga kerja manusia dalam industri. Pergeseran tersebut telah menimbulkan dampak positif berupa efisiensi biaya produksi dan inovasi. Namun, dampak negatif yang timbul akibat pegunaan artificial intelligence di sektor industri adalah meningkatnya pengangguran dan menurunnya penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu, Pemerintah Republik Indonesia harus berupaya dalam mengantisipasi dampak negatif tersebut melalui tindakan berupa dibentuknya regulasi dan kebijakan terkait penggunaan artificial intelligence di industri dan tenaga kerja.
Perlindungan Hukum bagi Pekerja Informal Sektor Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal di Daerah Istimewa Yogyakarta
Perlindungan hukum bagi pekerja merupakan prinsip penting dalam sistem ketenagakerjaan Indonesia. Namun, pekerja sektor pariwisata seperti pemandu wisata di Daerah Istimewa Yogyakarta masih banyak yang belum memperoleh perlindungan memadai. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi pekerja informal di sektor pariwisata menurut hukum positif Indonesia serta merumuskan konsep perlindungan hukum yang ideal berbasis kearifan lokal. Penelitian menggunakan metode normatif-empiris, dengan analisis normatif sebagai fokus utama dan data empiris sebagai pelengkap untuk melihat implementasi aturan di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi ketenagakerjaan nasional belum menjangkau pekerja informal secara optimal karena berorientasi pada hubungan kerja formal. Akibatnya, pekerja informal, termasuk pemandu wisata, belum memperoleh hak dasar sebagaimana dijamin Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, diperlukan peraturan daerah mengenai perlindungan pekerja informal sektor pariwisata yang mengintegrasikan nilai-nilai lokal untuk mewujudkan perlindungan hukum yang berkeadilan sosial.