Tantangan dan Peluang Integrasi Hukum Adat dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP

Abstract

Hukum adat merupakan hukum yang hidup (living law) di tengah masyarakat Indonesia, lahir dari tradisi dan kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Secara konstitusional, keberadaannya diakui dalam Pasal 18B UUD 1945, sementara dalam sistem hukum pidana, pengakuan itu semakin ditegaskan melalui Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengakomodasi hukum yang hidup di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan sekaligus peluang integrasi hukum adat ke dalam sistem hukum nasional. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, melalui telaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi hukum adat menghadapi berbagai tantangan, antara lain keragaman norma di tiap komunitas, potensi disharmoni dengan asas kepastian hukum, kemungkinan terjadinya diskriminasi, serta keterbatasan dokumentasi hukum adat. Namun, terdapat pula peluang besar, di antaranya penguatan prinsip restorative justice, efisiensi penyelesaian sengketa, perlindungan masyarakat adat, serta penguatan identitas hukum nasional yang berakar pada Pancasila. Kesimpulannya, integrasi hukum adat dalam sistem hukum Indonesia merupakan keniscayaan, namun perlu kebijakan hukum yang progresif agar tetap sejalan dengan prinsip konstitusi dan hak asasi manusia.