Existence of the 1x24 Hours Mandatory Reporting Guest Regulation in Order to Maintain Order and Peace in the Community Environment of Purbalingga Regency
DOI:
https://doi.org/10.30595/pssh.v14i.1036Keywords:
Order and Peace, Public Service, Guests Must Report 1x24 HoursAbstract
The Purbalingga Regency Government, in providing services regarding order, security, and tranquility, is regulated by Purbalingga Regency Regional Regulation Number 9 of 2016 concerning Public Order and Community Peace in Purbalingga Regency. In the process of upholding order and tranquillity in the community, the implementation of policies that have been made by the local government is a process of the stages of public service policy, especially regarding the policy of mandatory 1x24 hour reporting guest regulations whose targets are migrants from outside certain areas. However, the regulations do not openly explain the existence of these regulations, so this has led to many perceptions about the product of the policy rules. The purpose of this study is to implicate and analyse the 1x24 hour mandatory guest report regulation with Regional Regulation Number 9 of 2016 concerning Public Order and Community Peace in Purbalingga Regency. The method used in this research is descriptive qualitative method. The results of this study show that there is an interrelated relationship between the 1x24 hour mandatory guest report regulation and Regional Regulation Number 9 of 2016 concerning Public Order and Community Peace in Purbalingga Regency. Suggestions from the research results to the Purbalingga Regency Government as a basis for making legislation on public order that directly mentions the mandatory 1x24 hour guest report.
References
Aminah, Wardiman. “Implementasi Kebijakan Tamu Wajib Lapor 1x24 Jam oleh Pemerintah Gampong Lamgugob Kota Banda Aceh”. Jurnal Ilmiah Mahasiswa. Vol 7 No 1. Banda Aceh. 2022.
Higau, Clement Belly Heden, and Clement Belly. "Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat di Desa Matalibaq Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu." Jurnal Ilmu Pemerintahan, Fisip UNMUL 3.3. 2015.
Hutasuhut, Ullynta Mona. "Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung dalam Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyasah Dusturiyah." As-Siyasi: Journal of Constitutional Law 2.2. 2022.
Jata Ayu Pramesti, Tri. Aturan tentang Tamu 1x24 Jam Wajib Lapor. Dikutip dari https://hukumonline.com/klinik/a/aturan-tentang-tamu-1x24-jam-wajib-lapor-lt55657d1e1d23d/ ; diakses pada 2 Juni 2023.
Kansil, C.S.T. Hukum Tata Pemerintahan Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1985.
Maryam, Neneng Siti. "Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik." JIPSI-Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi UNIKOM 6. 2017.
Muslimin B Putra. Mengenal Pelayanan Publik. Dikutip dari https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--mengenal-pelayanan-publik; diakses pada 2 Juni 2023.
Mutiara, Dian Anditya. Aturan Tamu 1x24 Jam Wajib Lapor RT Tidak Bisa Dianggap Remeh, Ini Sanksinya. Dikutip dari https://wartakota.tribunnews.com/2018/10/05/aturan-tamu-1x24-jam-wajib-lapor-rt-tidak-bisa-dianggap-remeh-ini-sanksinya; diakses pada 2 Juni 2023.
Nafiatul Munawaroh. 5 Tahap Proses Pembentukan Peraturan Daerah. Dikutip dari https://hukumonline.com/klinik/a/proses-pembentukan-peraturan-daerah-lt62da5d870df68/; diakses pada 3 Juni 2023.
Nalle, Victor Imanuel W. "Studi Sosio-Legal Terhadap Ketertiban dan Ketentraman di Kabupaten Sidoarjo." Jurnal Hukum & Pembangunan 46. 3. 2016.
Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2000.
Redhati, Raden Roro Ajar Wikhu. “Kesadaran Hukum Masyarakat Dinoyo dan Merjosari Kota Malang terhadap Peraturan Tamu Wajib Lapor Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 Tahun 2008 Perspektif Teori Efektivitas Hukum dan Konsep Mashlahah”. Disertasi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. 2022.
Subangkit, Rino. "Implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya No 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat." Publika 4.1. 2016.
Surgana, Miftah. “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum (studi Tamu Wajib Lapor 1x24 Jam di Kecamatan Mandau Kelurahan Gajah Sakti)”. Disertasi. Universitas Islam Riau. 2019.
Tarigan, Danaria, Patar Marbun, and Eka Dwi Satya Tarigan. "Persepsi Masyarakat dalam Pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang." Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM) 2.2. 2020.Widjaja, A.W. Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1993.
Yuhelson. Pengantar Ilmu Hukum. Gorontalo: Ideas Publishing. 2017.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan
Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2023 Proceedings Series on Social Sciences & Humanities
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.