The Effectiveness of Mediation in Resolving Land Disputes at the National Land Agency of Banyumas Distric

Authors

  • Yanuar Dwi Yanto Universitas Muhammadiyah Purwokerto

DOI:

https://doi.org/10.30595/pssh.v14i.1067

Keywords:

Land Disputes, Mediation, National Land Agency

Abstract

Land disputes are a complex and frequent problem in Indonesia. This research aims to evaluate the effectiveness of mediation in land dispute resolution with a focus on the legal framework governing land dispute mediation. The research method used is normative juridical which focuses on analysing legislation and legal materials, as well as policies and procedures applied in conducting land dispute mediation. The results of the research examine how effective mediation is in the land dispute resolution process and provide a deeper understanding of the legal framework and policies governing land dispute mediation. The Law of the Republic of Indonesia No. 30 Year 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution provides the legal basis for the use of mediation as a method of resolving land disputes. The National Land Agency is one of the bodies that has the authority to conduct mediation, especially land disputes, so its effectiveness is needed so that mediation runs smoothly according to the procedures that have been regulated and can be resolved without going through a trial process that is costly and time consuming. However, there are still several challenges in the implementation of land dispute mediation, namely inadequate public understanding and lack of awareness of the benefits of mediation, as well as the lack of quality trained mediators. Therefore, more intensive efforts are needed in socialisation and education on land dispute mediation to the community and capacity building of mediators involved in the mediation process.

References

Harsono, B. (2008). Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang- Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya). Jakarta: Djambatan.

Wignjosoebroto, S. (2002). Hukum, Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya. Jakarta : Ifdhal Kasim.

H. Ali. A.C. (2003). Seri Hukum Pertanahan III Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah dan Seri Hukum Pertanahan IV Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah. Jakarta : Prestasi Pustaka

Al Bram, Djafar. (2011). Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Mediasi. Jakarta: Universitas Pancasila Press

Amriani, N. (2012). MEDIASI: Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Judiyanto, M. (2014). Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Indonesia. Jurnal Dinamika Hukum, 14(3), 384-394.

Martini, D. (2017). Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 47(3), 363-374.

Wijayanti, R. (2018). Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Pengadilan Negeri Purworejo. Jurnal Keadilan dan Hukum, 7(2), 115-126.

Fauziah, A. (2019). Mediasi sebagai Upaya Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan. Jurnal Konsultasi Hukum, 2(1), 17-28.

Maulida, R. (2020). Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Indonesia. Jurnal Hukum dan Keadilan, 4(2), 173-184.

Sumarto, “Penanganan dan Penyelesaian Konflik Pertanahan dengan Prinsip Win-Win Solution oleh Badan Pertanahan nasional RI” Disampaikan pada Diklat Direktorat Konflik Pertanahan Kemendagri RI tanggal 19 September, 2012. Hlm. 2.

Idris Talib, Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi Lex et Societatis, Vol.I/No.I/Jan-Mrt/2013

Republik Indonesia. Kitab UndangUndang Hukum Perdata

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional

Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang Mediasi

Republik Indonesia. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan

Republik Indonesia. Petunjuk Teknis Nomor 01/JUKNIS/D.V/2007 tentang Pemetaan Masalah dan Akar Masalah Pertanahan

Republik Indonesia. Petunjuk Teknis Nomor 02/JUKNIS/D.V/2007 tentang Tata Laksana Loket Penerimaan Pengaduan Masalah Pertanahan

Republik Indonesia. Petunjuk Teknis Nomor 03/JUKNIS/D.V/2007 tentang Penyelenggaraan Gelar Perkara

Republik Indonesia. Petunjuk Teknis Nomor 04/JUKNIS/D.V/2007 tentang Penelitian Masalah Pertanahan

Republik Indonesia. Petunjuk Teknis Nomor 05/JUKNIS/D.V/2007 tentang Mekanisme Pelaksanaan Mediasi

Republik Indonesia. Petunjuk Teknis Nomor 06/JUKNIS/D.V/2007 tentang Berperkara di Pengadilan dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Putusan Pengadilan

Republik Indonesia. Petunjuk Teknis Nomor 07/JUKNIS/D.V/2007 tentang Penyusunan Risalah Pengolahan Data (RPD)

Republik Indonesia. Petunjuk Teknis Nomor 08/JUKNIS/D.V/2007 tentang Penyusunan Keputusan Pembatalan Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah/Pendaftaran/Sertipikat Hak Atas Tanah

Republik Indonesia. Petunjuk Teknis Nomor 09/JUKNIS/D.V/2007 tentang Penyusunan Laporan Periodik

Republik Indonesia. Petunjuk Teknis Nomor 10/JUKNIS/D.V/2007 tentang Tata Kerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional

The International Mediation Institute (IMI). (2021). Mediation in Land Dispute Resolution: Effectiveness and Best Practices. Diakses tanggal 11 Mei 2023, dari https://www.imimediation.org/resource-library/mediation-in-land-disputeresolution-effectiveness-and-best-practices/

Mediate.com. (2022). Mediation for Land Disputes: Enhancing Effectiveness and Outcomes. Diakses tanggal 11 Mei 2023, dari https://www.mediate.com/articles/mediation-land-disputes.cfm

Harvard Negotiation & Mediation Clinical Program. (2020). Mediation in Land Dispute Resolution: Exploring Effectiveness and Challenges. Diakses tanggal 11 Mei 2023, dari https://hnmcp.law.harvard.edu/publications/mediation-landdispute-resolution-exploring-effectiveness-and-challenges/

Downloads

Published

2023-11-16

How to Cite

Yanto, Y. D. (2023). The Effectiveness of Mediation in Resolving Land Disputes at the National Land Agency of Banyumas Distric. Proceedings Series on Social Sciences & Humanities, 14, 370–376. https://doi.org/10.30595/pssh.v14i.1067