Tinjauan Yuridis Terhadap Pidana Pembebasan Bersyarat yang Dijatuhkan pada Tindak Pidana Korupsi
DOI:
https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1106Keywords:
Criminal Law, Criminal Parole, Criminal Acts of CorruptionAbstract
This study discusses the juridical review of parole crimes in corruption crimes. Parole is a form of punishment given to prisoners who have shown awareness and seriousness in solving corruption cases. However, the issue that arises is whether the specific conditions of parole granted to corruption convicts are in accordance with the law and do not conflict with the sense of justice of the community. This study found that Law Number 22 of 2022 concerning Corrections has regulated special parole requirements for corruption convicts. However, there are still some problems that arise in the implementation of this requirement, such as unfairness in granting parole and the potential for parole as a way out to escape responsibility for state losses. In this study, juridical analysis was carried out on laws and regulations related to parole, as well as a review of parole cases that have occurred. The results showed that there is a need for improvement in the parole system so as not to cause injustice and not allow corruption convicts to escape responsibility.
References
Anastasia Mi Li, Maria, Universitas IV Katolik Soegijapranata Jl Pawiyatan Luhur Sel No, Bendan Duwur, Kec Gajahmungkur, and Kota Semarang. “Pertimbangan Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Dalam Pemberian Hak Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Korupsi.” JURNAL HUKUM POLITIK DAN KEKUASAAN ISSN: 2722-970X (media online) Vol. 4 | No. 2 | Februari 2024 4, no. 2 (2024): 2722–970. http://journal.unika.ac.id/index.php/jhpk.
Christian Djambak Daleru. “EKSISTENSI JUSTICE COLLABORATOR DALAM PIDANA KORUPSI (TINJAUAN YURIDIS NOMOR: 124/PID.SUS/TPK/2015/PN/JKT.PST)” (2017).
Dewangga, Jhohan Surya. “ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PEMBERIAN REMISI DAN BERSYARAT SEBAGAI BAGIAN PROSES PIDANA PENJARA.” DINAMIKA HUKUM Volume 9, No.1, Feb 2018 9, no. 1 (2018).
Eko Bekti Susanto. “KEBIJAKAN PEMBERIAN REMISI DAN PEMBEBASAN BERSYARAT NARAPIDANA KASUS NARKOBA DAN KORUPSI DI KLATEN.” DINAMIKA HUKUM VOLUME 7, NO.2, OKT 2016 (2016).
Fajrianto, Fajrianto. “Pembaruan Pengaturan Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Korupsi Di Indonesia.” Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial 4, no. 2 (June 8, 2023): 82.
Farly Mervy Wongkar. “PEMBEBASAN BERSYARAT MENURUT-UNDANG NOMOR 12 TAHUN TENTANG PEMASYARAKATAN.” Lex Et Societatis Vol. VII/No. 6/Jun/2019 (2019).
H, Nufus M, and Ade Mahmud. “Bandung Conference Series: Law Studies Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa Yang Berstatus Sebagai Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi Kasus Suap Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra” (n.d.). https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i1.1277.
Hukum Pidana Tentang Remisi Terhadap, Kebijakan, M Zen Abdullah, and Ruben Achmad. KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TENTANG REMISI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA. Vol. 1. Online, 2017. http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/07/12/6/167628/Kerusuhan-LP-Tanjung-.
Idi Implementasi Peraturan Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor, La, Tentang Pengetatan Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor, and La Idi. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun Tentang Pengetatan Pemberian Pembebasan Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi Dari Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 12 1995. Vol. 11, 2021.
Kusuma, Jauhari D, B Farhana, and Kurnia Lestari. IMPLIKASI YURIDIS REMISI BAGI NARAPIDANA KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA MATARAM), n.d. http://journal.unmasmataram.ac.id/index.php/GARA.
Legis dan Keberlakuan Sosiologis Pembaharuan Kebijakan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Korupsi Muhamad Irfan Sofyana, Ratio, Rocky Marbun, and Muhamad Irfan Sofyana. “Ratio Legis Dan Keberlakuan Sosiologis Pembaharuan Kebijakan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Korupsi.” Jurnal Ius Constituendum | Volume 8 Nomor 3 2023 (2023).
Melssy Dinda Nursyahfitri, Feny Windiyastuti. “IMPLEMENTASI PELEPASAN BERSYARAT DALAM SISTEM PEMBINAAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG PIDANA.” Syntax Literate, Vol. 8, No. 7, Juli 2023 (2023). http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6.
Novita. “PELAKSANAAN REMISI DALAM PIDANA KORUPSI.” Morality?: Jurnal Ilmu Hukum Volume 5 Nomor 1, Juni 2019 (2019).
Ony Rosifany SH., M.Hum. “TINJAUAN YURIDIS MORATORIUM REMISI TERHADAP NARAPIDANA PIDANA KORUPSI.” DEDIKASI?: JURNAL ILMIAH SOSIAL, HUKUM, BUDAYA Vol 31, No 2 (2014) (n.d.). Accessed June 3, 2024. https://doi.org/10.31293/ddk.v31i2.1460.
Rachmad, Fajar, Dwi Miarsa, Friska Cintya Hertanti, Siti Rofikatul Hasanah, Vina Kuswoyo Putri, Wanda Anggraeni, Fakultas Hukum, and Fakultas Ilmu Kesehatan. “PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN” 5, no. 2 (2022): 36–39. https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Pemberantasan.
Rahmah, Siti. PELAKSANAAN SISTEM PEMIDANAAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA, n.d.
Setyo, Dwi, Budi Utomo, Pegawai Kejaksaan, Tinggi Provinsi, Banten Widodo, and T Novianto. PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT BAGI KORUPTOR DALAM PERSPEKTIF UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA, n.d. http://acch.kpk.go.id/id/.
Yana Ahyanahdi. “Tinjauan Yuridis Terhadap Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi.” Jurnal Juristic Volume 04 Nomor 01, April 2023 (2023).
Yonna B. Salamor. KEBIJAKAN MORATORIUM REMISI DAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA, 2016.
Yoseph, Oleh?:, Aprianta Sembiring, and Muhammad Khadafi. KEBIJAKAN HUKUM PIDANA MENGENAI SYARAT PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI, n.d.
Yuliana, Endang, S Tri, and Wahyu Widiastuti. PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA KORUPSI YANG SESUAI RASA KEADILAN MASYARAKAT PAROLE FOR PRISONERS OF CORRUPSION IS SUITABLE FOR SENSE OF JUSTICE SOCIETY, 2015.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Proceedings Series on Social Sciences & Humanities
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
