Perlindungan Hukum terhadap Korban Penyebaran Video Porno di Social Mendia “Telegram”
DOI:
https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1129Keywords:
Spread of Pornographic Content, Social Media, TelegramAbstract
The spread of pornographic content on social media, including Telegram, has become an increasingly urgent issue that needs to be addressed legally.this research aims to explore the legal framework that can protect victims from the distribution of pornographic videos on the Telegram platform the research methods used are document analysis and case studies to understand the implementation of relevant laws in this context.research findings show that legal protection for victims of spreading pornographic videos on Telegram is still limited and requires more attention from the authorities.the implication of this research is the need for improved policies and more effective law enforcement to protect victims and prevent the spread of pornographic content on social media.
References
Tarigan, A. J., Akhyar, A., & Mustamam, M. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PORNOGRAFI DALAM MEDIA SOSIAL PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. Jurnal Ilmiah METADATA, 5(1), 196-210.
Perangin-Angin, I. I. P., Rahayu, R., & Dwiwarno, N. (2019). Kewajiban Dan Tanggungjawab Negara Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Revenge Porn Di Indonesia. Diponegoro Law Journal, 8(1), 457-483.
Puspitosari, H., & Kusumaningrum, A. E. (2021). Victim Impact Statement Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Revenge Porn. Jurnal USM Law Review, 4(1), 67-81.
TARIGAN, A. J. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PORNOGRAFI DALAM MEDIA SOSIAL PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Jo. UNDANG UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 (Doctoral dissertation, Fakultas Magister Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara).
Melisa, M., & Manurung, S. A. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN ATAS TINDAKAN CYBERPORNOGRAPHY. Gorontalo Law Review, 5(2), 506-515.
Kang, C. (2021). Urgensi Pengesahan RUU PKS sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Korban Revenge Porn. Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan, 24(01), 49-62.
Sintia, I. (2021). Analisi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM], 1(3).
Salam, A. L. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PORNOGRAFI BALAS DENDAM (REVENGE PORN) TERHADAP PENYEBARAN KONTEN VIDEO PORNOGRAFI DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI (Doctoral dissertation, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN).
Barus, H. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Sebagai Korban Penyebaran Video Asusila (Studi Kasus Direktorat Reserse Kriminal Khusu Polda Sumut) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
Safitri, G. H., & Pratama, H. I. (2021). Penerapan Hukum Terhadap Penyebar Video Porno Implementasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, 2(2), 336-351.
A.. Darmawansyah, A. (2023). Perlindungan Hukum Pornografi Melalui Media Sosial Di Indonesia. Jurnal Fakta Hukum (JFH), 1(2), 35-58.
Puspitosari, H., & Kusumaningrum, A. E. (2021). Victim Impact Statement Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Revenge Porn. Jurnal USM Law Review, 4(1), 67-81.
Sundari, M. T. (2023). Victim Blaming Terhadap Penyebaran Konten Video Pornografi Pada Korban Toxic Relationship dan Balas Dendam (Revenge Porn). Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat, 1(02).
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Proceedings Series on Social Sciences & Humanities
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
