Pengaturan Penyidikan Tindak Pidana Adat dalam Rancangan Undang-Undang KUHAP sebagai Implementasi KUHP 2023

Abstrak

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023) merupakan tonggak penting dalam pembaruan hukum pidana nasional. Pasal 2 KUHP 2023 mengakui hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) sebagai salah satu sumber hukum pidana, namun pengakuan tersebut menimbulkan implikasi langsung terhadap hukum acara pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 1981 tidak mengenal mekanisme penyidikan terhadap tindak pidana adat, sehingga aparat penegak hukum tidak memiliki instrumen prosedural ketika berhadapan dengan adat delict. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk menganalisis konstruksi penyidikan dalam KUHAP 1981, pengakuan hukum adat dalam KUHP 2023, serta kebutuhan rekonstruksi pengaturan dalam Rancangan KUHAP (RUU KUHAP). Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara hukum pidana materiil dan formil. KUHP 2023 secara substantif mengakui living law, tetapi RUU KUHAP belum menyediakan prosedur operasional terkait penyidik adat, mekanisme penyidikan, alat bukti adat, maupun hubungan formal dengan penyidik Polri. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara KUHP 2023 dan RUU KUHAP melalui sinkronisasi vertikal, horizontal, dan fungsional, dengan rekomendasi pembentukan lex specialis tentang penyidikan tindak pidana adat agar asas legalitas tetap terjaga, kepastian hukum terjamin, dan keadilan substantif masyarakat adat terakomodasi.