Reaktualisasi Peradilan Pidana Adat; Yurisdiksi Utama atau Komplementer?

Abstract

Semangat pembaharuan hukum pidana Indonesia melalui perumusan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional, yang kemudian telah disahkan menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023, memasukan nuansa hukum asli Indonesia dalam perumusan perluasan asas legalitas dengan mengakui Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat (HYHDM) sebagai dasar dapat dipidananya perbuatan. Perumusan ini masih menyisakan persoalan, terutama dalam pelaksanaan ketika KUHP berlaku. Potensi persoalan ini dapat terlihat pada perumusan Pasal 2 ayat (2) yang mengatur mengenai syarat dapat berlakunya HYHDM, diantaranya mengenai redaksi ‘sepanjang tidak diatur dalam Undang-undang ini’ yang akan berimbas kepada yurisdiksi dalam menyelesaikan konflik hukum pidana manakala terjadi di wilayah hukum itu hidup (wilayah hukum adat), ketika tindak pidana yang sama juga diatur dalam hukum adat. Metode yuridis normatif dengan perpaduan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan empiris digunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan kajian yang komprehensif terhadap permasalahan. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji harmonisasi KUHP dengan perumusan peraturan turunan mengenai pemberlakuan HYHDM, berupa Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) melalui prinsip komplementer dalam kaitan hubungan antara Peradilan Negara dengan Peradilan Adat yang akan menghilangkan eksistensi peradilan adat. Kesimpulan penelitian ini, seharusnya rumusan RPP memahami hakikat dari penyelesaian konflik dalam masyarakat hukum adat yang secara utuh menyeluruh bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan kosmis yang hanya dapat diselesaikan oleh Lembaga Adat melalui Peradilan Adat, seperti halnya yang telah dihidupi oleh Masyarakat Hukum Adat Baduy terutama dengan Konsep Silih Hampura yang dapat diangkat menjadi alternatif model peradilan ideal.