Menakar Kembali Plularisme Hukum dalam Pernormatifan Hukum Pidana Adat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Abstract

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kedepannya akan menimbulkan masalah baru yakni terkait pengaturan terhadap limitasi dari perwujudan hukum pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang hukum Pidana yang mengatur tentang berlakunya living law menentukan bahwa seseorang patut dipidana meskipun perbuatannya tidak diatur dalam undang-undang, sepanjang hukum yang hidup itu sesuai dengan nilai Pancasila, UUD 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum lainnya. Ketentuan ini kemudian dipertegas dalam Pasal 597 KUHP yang menyebut tindak pidana adat dapat dikenai sanksi, hal ini menegaskan bahwa hukum adat yang sejatinya hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat harus di formalisasi dalam bentuk prosedur legalitas. Secara filosofis pemberian sanksi dalam hukum pidana positif sangat berbeda dengan pemberian sanksi dalam hukum adat, penerapan sanksi pada hukum adat adalah suatu upaya, untuk mengembalikan langkah yang berada di luar garis kosmos demi tidak terganggunya ketertiban kosmos. Karena hukum pidana adat bekerja berdasarkan prinsip dan logika yang berbeda daripada hukum modern, bentuk formalisasi hukum pidana adat dalam bentuk prosedur legalitas hukum nasional merupakan menafikan atau bentuk tidak menghargai eksistensi hukum pidana adat. Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang dianalisis dengan menggunakan analisis kuantitatif. Hasil penelitian Pertama Secara filosofi terdapat perbedaan makna sanksi dalam hukum umum (hukum negara) dengan sanksi dalam hukum adat.  Sanksi dalam hukum negara masih berorientasi pembalasan dan adaya suatu disparitas, Sedangkan filosofi sanksi dalam hukum pidana adat bertujuan untuk melindungi harkat dan martabat manusia dan menjaga keharmonisan. Kedua, ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) yang bersifat membatasi keberlakuan hukum pidana adat akan sangat berpotensial dalam melemahkan posisi hukum pidana adat sebagai hukum yang telah lama hidup di komunitas hukum adat setempat.