Reintegrasi Peradilan Adat dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Abstract

Pencabutan kewenangan peradilan swapraja melalui Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 telah menghapus bentuk peradilan adat dari sistem hukum formal. Namun, dalam praktiknya, peradilan adat tetap hidup dan dijalankan oleh masyarakat adat dayak di Kabupaten Sanggau. Sistem peradilan pidana saat ini menghadapi persoalan kronis berupa penumpukan perkara dan overkapasitas warga binaan di lembaga pemasyarakatan. Sebagai salah satu solusi Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman mewajibkan hakim untuk menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis kemungkinan dan urgensi reintegrasi peradilan adat ke dalam sistem peradilan pidana sebagai mekanisme alternatif penyelesaian perkara pidana ringan yang berbasis keadilan restoratif. Dengan dasar  12 putusan Pengadilan Negeri Sanggau periode 2018–2020 yang menunjukkan bahwa hasil penyelesaian perkara melalui peradilan adat telah dipertimbangkan oleh hakim sebagai dasar meringankan putusan pidana. Hal ini membuktikan adanya pengakuan yuridis secara implisit terhadap eksistensi hukum adat dalam praktik peradilan pidana. Hasil yang ditemuakn bahwa peradilan adat tidak hanya masih relevan, tetapi juga telah terlibat aktif dalam proses penanganan perkara yang kemudian diakui masyarakat dan dijadikan pertimbangan dalam putusan pengadilan. Ini menjadi dasar usulan desain reintegrasi kelembagaan peradilan adat melalui mekanisme penetapan pengadilan atau pengakuan formal sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. Reintegrasi peradilan adat berpotensi menjadi solusi atas krisis efektivitas sistem peradilan pidana dan overcapasity pada lembaga permasyarakatan, sekaligus memperkuat prinsip pluralisme hukum dan keadilan kontekstual di Indonesia. Pengakuan formal terhadap hasil peradilan adat dapat menjadi pijakan dalam pembaruan hukum pidana yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.