Keberlakuan Peradilan Adat dalam Masyarakat Hukum Adat Bali: Posisi dan Tantangan dalam Sistem Hukum Nasional

Abstract

Pluralisme hukum di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari realitas sosiologis bangsa yang majemuk, sehingga hukum adat tetap memiliki posisi penting sebagai hukum yang hidup. Contohnya tampak pada masyarakat hukum adat Bali, melalui lembaga Desa Adat berlandaskan awig-awig masih menjalankan peradilan adat untuk mengatur sekaligus menyelesaikan persoalan warganya. Praktiknya, peradilan adat Bali dijalankan melalui musyawarah dan sanksi adat, termasuk kasepekang (pengucilan sosial), yang hingga kini masih dipatuhi masyarakat di sejumlah Desa Adat, seperti Tenganan dan Karangasem. Penelitian ini bertujuan mengkaji keberlakuan peradilan adat Bali sekaligus mengaitkannya dengan posisi dalam sistem hukum nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, serta studi kasus konkret terkait praktik kasepekang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peradilan adat Bali tidak hanya efektif sebagai mekanisme penyelesaian sengketa berbasis partisipasi dan keadilan restoratif, tetapi juga dapat dipandang sebagai bentuk lokal dari prinsip restorative justice yang kini diutamakan dalam hukum pidana nasional, termasuk dalam KUHP 2023. Kemudian, kasepekang dapat ditawarkan sebagai model rekonstruksi pidana alternatif, khususnya pidana sosial berbasis komunitas, yang berbeda dari pidana penjara dan lebih menekankan pemulihan relasi sosial. Namun, keberlakuan peradilan adat menghadapi problematika berupa tumpang tindih kewenangan dengan hukum negara, potensi pelanggaran HAM, serta ketiadaan regulasi yang jelas mengenai kedudukannya. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi melalui penguatan regulasi yang mengakomodasi peradilan adat, harmonisasi dengan konstitusi dan prinsip HAM, serta integrasi konsep sanksi adat dalam hukum pidana nasional. Dengan demikian, peradilan adat Bali tidak hanya eksis di tingkat lokal, tetapi juga berkontribusi pada pembentukan sistem hukum Indonesia yang lebih partisipatif, restoratif, dan berkeadilan.