Konstruksi Model Peradilan Pidana Adat Berbasis Kearifan Lokal untuk Mendukung Restorative Justice

Abstract

Peradilan pidana adat merupakan salah satu manifestasi pluralisme hukum di Indonesia yang berakar pada kearifan lokal dan nilai-nilai budaya masyarakat. Keberadaannya seringkali dipandang sebagai mekanisme penyelesaian sengketa pidana yang lebih mengutamakan keadilan substantif dan harmoni sosial dibandingkan keadilan formal sebagaimana dianut oleh sistem peradilan pidana nasional. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi model peradilan pidana adat berbasis kearifan lokal yang dapat mendukung penerapan restorative justice dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perbandingan, serta ditunjang dengan kajian terhadap praktik peradilan pidana adat di berbagai daerah. Hasil kajian menunjukkan bahwa peradilan pidana adat memiliki potensi besar untuk memperkuat paradigma restorative justice, terutama melalui mekanisme musyawarah, mediasi, serta pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan komunitas. Namun demikian, tantangan utama yang dihadapi adalah ketiadaan regulasi komprehensif, potensi diskriminasi, serta keterbatasan pengakuan formal dalam sistem hukum nasional. Oleh karena itu, diperlukan konstruksi model ideal yang menempatkan peradilan pidana adat sebagai bagian integral dari sistem hukum pidana nasional, dengan jaminan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan prinsip keadilan. Model tersebut diharapkan dapat menjadi alternatif penyelesaian perkara pidana yang lebih humanis, berkeadilan, dan sesuai dengan jati diri bangsa.