Dari Kolonial Ke Konstitusional: Dekolonialisasi Hukum Pidana Indonesia dengan KUHP Nasional

Abstract

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia hingga saat ini yang merupakan warisan dari kolonial Belanda yakni Wetboek van Strafrecht voor Nederlansch Indie (Wvs NI), yang dinilai tidak lagi relevan dengan perkembangan masyarakat modern dan nilai-nilai keindonesiaan. Pemberlakuan KUHP lama masih menimbulkan ketidakpastian hukum, adanya dualism hukum hingga ketidaksesuaian prinsip keadilan (retributive) yang diharapkan. Oleh karena itu, pembaharuan hukum pidana melalui KUHP Nasional menjadi langkah penting untuk menghilangkan karakter colonial, mengintegrasikan nilai yang hidup didalam masyarakat serta menjawab seluruh kebutuhan masyarakat di era modern saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana dekolonialisasi dalam KUHP Nasional melalui rekodifikasi dapat memperkuat sistem hukum pidana Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data yang dianalisis adalah data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung melalui teknik studi kepustakaan yang kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP Nasional merefleksikan dekolonialisasi melalui penghapusan karakteristik colonial, penguatan nilai-nilai Pancasila, mengintegrasikan hukum yang hidup didalam masyarakat hingga mengutamakan prinsip keadilan restorative sehingga memperkuat sistem hukum pidana.