Perlindungan Hukum bagi Pekerja Informal Sektor Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal di Daerah Istimewa Yogyakarta

Abstract

Perlindungan hukum bagi pekerja merupakan prinsip penting dalam sistem ketenagakerjaan Indonesia. Namun, pekerja sektor pariwisata seperti pemandu wisata di Daerah Istimewa Yogyakarta masih banyak yang belum memperoleh perlindungan memadai. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi pekerja informal di sektor pariwisata menurut hukum positif Indonesia serta merumuskan konsep perlindungan hukum yang ideal berbasis kearifan lokal. Penelitian menggunakan metode normatif-empiris, dengan analisis normatif sebagai fokus utama dan data empiris sebagai pelengkap untuk melihat implementasi aturan di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi ketenagakerjaan nasional belum menjangkau pekerja informal secara optimal karena berorientasi pada hubungan kerja formal. Akibatnya, pekerja informal, termasuk pemandu wisata, belum memperoleh hak dasar sebagaimana dijamin Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, diperlukan peraturan daerah mengenai perlindungan pekerja informal sektor pariwisata yang mengintegrasikan nilai-nilai lokal untuk mewujudkan perlindungan hukum yang berkeadilan sosial.